The Kapitalis Pasar Bebas Rezim memiskinkan dan memperbudak Jutaan Ibu Indonesia
Untuk kesekian kalinya pada tahun yang sama , rezim kapitalisme pasar
bebas memilih Indonesia sebagai tempat mereka untuk merumuskan agenda
berbahaya mereka. Setelah KTT APEC pada awal November 2013, tanggal 9
WTO Ministerial Conference diadakan di kota yang sama dari Bali . Hal
ini bukan tanpa alasan . Indonesia adalah
negara yang sangat kaya dan memiliki posisi yang sangat strategis di
kawasan Asia Pasifik yang saat ini telah menjadi pusat perdagangan dunia
. Berbagai pertemuan intens dalam hal memastikan keberhasilan agenda
perdagangan bebas berarti sangat jelas kepentingan besar dan berencana
bahwa negara-negara kapitalis raksasa memiliki dalam negeri yang kaya
ini . Berbagai forum dan negosiasi intensif yang dilakukan di berbagai
bidang semua dilakukan dalam rangka membangun daerah sebagai pasar utama
bagi industri kapitalis raksasa . Hal ini terutama berlaku bagi AS yang
masih berjuang untuk memulihkan ekonomi - Situasi ini memaksa untuk
mengamankan kepentingan ekonominya di pasar Asia yang menguntungkan
melalui APEC , ASEAN , KTT Asia Timur dan khususnya melalui WTO .
Kapitalisme adalah mengisap kekayaan dari tanah Indonesia yang kaya
Banyak orang mungkin tidak bisa langsung membaca bahaya berbagai forum
yang mewakili rezim perdagangan bebas ini , sedangkan kemiskinan
menyedihkan yang dapat dilihat di dunia Muslim dan global saat ini
merupakan akibat langsung dari kecacatan dan ketidakadilan ekonomi ,
kekayaan , dan manajemen sumber daya lahan dengan sistem buatan manusia ,
dan terutama oleh sistem kapitalis dan ekonomi pasar bebas . Kebebasan
kepemilikan , kebijakan pasar bebas , dan model keuangan berbasis bunga
kapitalisme mengakibatkan konsentrasi kekayaan di tangan beberapa elit
sementara sisanya telah meninggalkan lapar dan miskin .
Di Indonesia
sendiri telah terbukti bahwa sejak penandatanganan kebijakan
perdagangan bebas ASEAN oleh pemerintah , setiap tahun ribuan industri
nasional bangkrut , belum lagi tingkat melonjaknya impor pangan yang
telah meningkat empat kali lipat sejak tahun 2004 . Situasi ini tidak
diragukan lagi mengakibatkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan
yang meluas di tengah masyarakat . Survei BPS mencatat 5,04 juta petani
telah ' hilang ' sejak tahun 2003 . Hal ini disebabkan kebijakan
sistemik yang menyerang mata pencaharian petani . Sebagai contoh, WTO
memerlukan pengurangan bahkan pencabutan subsidi bagi petani yang
akhirnya mengalahkan petani untuk bersaing dengan produk impor pertanian
yang lebih murah dalam harga . Impor pertanian terus membengkak dan
ketergantungan negara pada impor pangan meningkat , seperti dalam kasus
kedelai , kacang merah , jagung , daging sapi , sayuran , produk
hortikultura bahkan singkong dan garam .
Ditambah dengan legalisasi
investasi asing melalui Investasi UU 25/ 2007, pintu investasi asing
dibuka seluas-luasnya , dan dinyatakan bahwa kepemilikan asing sektor
usaha dalam negeri tidak harus dibatasi . Akibatnya, hampir semua sektor
ekonomi seperti pertanian , pertambangan , minyak dan gas, perbankan
dan keuangan dapat dikendalikan oleh modal asing di mayoritas bahkan
sampai 95 % . Akibatnya , perekonomian negara sebagian besar dikuasai
asing . Asing menguasai sebagian besar industri minyak dan gas,
perbankan , manufaktur , dll Bahkan hampir semua kebutuhan dasar rakyat
di negeri ini dikendalikan oleh industri asing , misalnya : air minum
kemasan ( didominasi oleh ' Nestle Pure Life dari perusahaan Swiss dan
Danone dari Perancis ' Aqua ' ) ; kedelai kecap ' Cap Bango ' dan '
Sariwangi Tea ' yang dimiliki oleh Unilever - sebuah perusahaan Inggris ,
susu ' SGM ' dari Sari Husada yang 82 % sahamnya dimiliki oleh Numico
dari Belanda ; sabun ' Lux ' ; pasta gigi ' Pepsodent ' dan berbagai
shampoo yang dimiliki oleh Unilever , beras impor dari Thailand dan
Vietnam , gula yang diimpor dari Meksiko dan India , sepeda motor /
mobil dari Jepang, Cina , India , Eropa , Amerika atau perusahaan .
Semua jenis peralatan elektronik , komputer, ponsel , yang dibuat oleh
perusahaan Jepang , Korea , atau China . Pusat perbelanjaan Perancis '
Carrefour ' , 75 % dari ' saham Alfamart yang dimiliki oleh Carrefour ,
raksasa dan Hero yang dikuasai oleh Dairy Farm International , AS '
Circle K ' , dan South Korea ' Lotte ' .
Banjir barang impor
ditambah dengan dominasi asing kebutuhan dasar masyarakat di Indonesia
telah membuat jutaan perempuan dan anak di Indonesia menjadi korban
utama dari kemiskinan . Naiknya harga , kelangkaan lapangan kerja bagi
suami mereka , dan tingginya biaya pendidikan dan kesehatan bagi
anak-anak mereka - telah menciptakan kesulitan ekonomi dan dimiskinkan
jutaan ibu di Indonesia . Lebih dari 7 juta perempuan Indonesia telah
dipaksa secara ekonomi menjadi pencari nafkah keluarga mereka , banyak
menghadapi eksploitasi dalam negeri dan luar negeri, sementara jutaan
anak telah kehilangan kenyamanan dan persahabatan memiliki ibu mereka di
rumah . Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian kapitalis
ditandatangani oleh penguasa dan pemerintah dari dunia Muslim dengan IMF
, Bank Dunia , lembaga-lembaga global lainnya , dan negara-negara asing
, secara langsung menyebabkan hari ke hari perjuangan keuangan yang
parah bahwa massa perempuan di seluruh wilayah hadapi saat ini .
Eksploitasi Jutaan Ibu di Indonesia
Rezim perdagangan bebas juga telah memaksa negara-negara Muslim untuk
menerapkan sistem pasar tenaga kerja bebas di mana kapitalis dapat
membeli tenaga kerja murah di pasar tenaga kerja tanpa intervensi negara
dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan pekerja . Jadi secara
alami , jumlah pekerja migran telah meningkat dari tahun ke tahun .
Terakhir Organisasi Perburuhan Internasional ( ILO ) laporan mengatakan
jumlah pekerja rumah tangga Indonesia - yang mayoritas adalah perempuan -
telah meningkat tajam dalam dua tahun terakhir . Apa cerita tragis
bangsa kaya ! Jutaan wanita yang telah diperbudak baik di dalam rumah
mereka dan di luar negeri ! Kemudian November lalu , kami terkejut oleh
laporan Amnesty International yang mengutuk " perbudakan seperti "
kondisi yang dihadapi oleh 300.000 perempuan Indonesia yang bekerja di
Hong Kong sebagai pembantu rumah tangga , dan menuduh pemerintah
tindakan lambat untuk mengatasi masalah tersebut . Tak perlu dikatakan ,
rezim pasar bebas ini telah menjerumuskan jutaan wanita ke dalam
kemiskinan dan membawa mereka ke pusaran eksploitasi tenaga kerja murah
berdasarkan hukum besi penawaran dan permintaan .
Gerakan sistemik
ini eksploitasi perempuan yang dirancang oleh rezim pasar bebas
kapitalis telah mengisap potensi ekonomi perempuan dan memaksa mereka
untuk meninggalkan ibu mereka untuk jutaan anak-anak . Kapitalisme telah
mengobarkan perang terhadap ibu perempuan di Indonesia . Lebih dari 90 %
pekerja di sweatshop di Jakarta adalah perempuan dan mayoritas dari
mereka tidak mendapatkan hak untuk menyusui . Sebagai hasil dari ini
bayi mereka menderita kekurangan gizi . Apa keadaan menyedihkan ! Ini
belum termasuk fakta bahwa 75 % dari para pekerja mengalami kekerasan di
tempat kerja . Apa yang harus juga tidak boleh dilupakan adalah kisah
pilu anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan oleh ibu mereka yang
terpaksa karena kemiskinan yang dihasilkan dari sistem pasar bebas
kapitalis untuk bekerja jarak jauh di luar negeri . Sekitar 6 juta
perempuan Indonesia mempertaruhkan hidup mereka di luar negeri untuk
upah sedikit untuk membeli kebutuhan dasar bagi keluarga mereka kembali
ke rumah . Selain itu , di Sabah , Malaysia saja diperkirakan bahwa ada
sekitar 50 ribu anak-anak pekerja migran yang tidak menerima hak-hak
pendidikan yang layak .
Ini merongrong ibu semakin parah dengan
hegemoni nilai-nilai liberal sekuler Barat yang semakin menyebar
keluarga Muslim di negara-negara Muslim. Peran sebagai ibu dan ibu rumah
tangga tidak lagi dianggap sebagai peran mulia bergengsi , karena tidak
menguntungkan secara finansial . Kapitalisme tak henti-hentinya
mendorong prestasi keuangan lebih dari ibu , merusak peran penting
perempuan . Ini menyerang identitas sebenarnya dari perempuan yang
melahirkan anak-anak , adalah ibu dari masyarakat , manajer rumah tangga
rumah mereka , dan pengasuh anak-anak mereka , dan bergeser ke
pemahaman palsu wanita sukses yang selalu dikaitkan dengan pekerjaan .
Di sisi lain , rezim Indonesia justru memfasilitasi Kapitalisme untuk
wanita merampok ibu mereka , dengan terus menerapkan dan menyembah
sistem kapitalis , nilai-nilai dan sistem ekonomi . Para penguasa di
negara-negara Muslim telah menjual tanah dan putri mereka ke
negara-negara Barat dan perusahaan , dan mereka terkena eksploitasi .
Ini ironis bahwa sementara para penguasa boneka ini selalu membual
tentang penguatan kepentingan nasional dan mempromosikan konsep korup
dan memecah belah nasionalisme kepada orang-orang , mereka pada saat
yang sama melegalkan praktek mega korupsi dengan membiarkan orang-orang ,
uang dan kekayaan bangsa dan sumber daya untuk dicuri oleh perusahaan
asing , demi keuntungan pribadi dan kekayaan yang mereka terima dari
majikan mereka di Barat .
Jadi tidak heran negara ini sangat miskin
dari generasi masa depan yang berkualitas yang lahir dari rahim ibu yang
mulia , karena pendidikan anak-anak tersebut diserahkan kepada sistem
pendidikan sekuler dan berorientasi pasar , sementara ibu mereka dipaksa
untuk masuk bidang ketenagakerjaan . Melemahnya peran ibu benar-benar
akan memiliki dampak yang fatal pada negara ini , yang akan kehilangan
generasi berikutnya dan pemimpin masa depan .
Khilafah : A New Vision Politik untuk Indonesia
Islam dengan segala kesempurnaannya menawarkan visi politik yang sama
sekali baru untuk dunia termasuk Indonesia , untuk melarikan diri dari
belenggu kemiskinan dan jerat penjajahan ekonomi . Visi politik ini
terdiri dari kepemimpinan tunggal bagi umat Islam di seluruh dunia yaitu
Khilafah Islamiyah , yang akan membentuk Khalifah yang tulus yang akan
mengangkat beban ekonomi mereka dari punggung mereka dan menempatkannya
di atas bahunya . Sistem Khilafah Islam sendiri menawarkan kebijakan
ekonomi yang sehat yang telah teruji oleh waktu dan mampu mengangkat
wanita di dunia Muslim dari rasa sakit kemiskinan dan menciptakan
kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan , maka menghapus penderitaan
mereka dan membawa perubahan nyata bagi kehidupan mereka . Islam sangat
bertolak belakang dengan sistem kapitalis yang mengekang peran negara
dan menekankan peran pasar . Nabi ( saw) mengatakan ,
« فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته »
" Sebuah Imam adalah seorang gembala ( ra'in ) dan dia bertanggung jawab bagi mereka dalam perawatan . "
Oleh karena itu peran negara sangat penting dalam Islam dalam mengurus
kebutuhan rakyat . Tugas utamanya adalah untuk melayani dan mengurus
kebutuhan setiap warga negara , melindungi masyarakat yang rentan , dan
mencegah ketidakadilan melalui implementasi yang komprehensif dari hukum
Syariah Islam . Khilafah dengan visi politik lurus akan mampu menarik
keluar Indonesia dari jerat imperialisme ekonomi sementara juga
memuliakan jutaan perempuan . Hal ini dicapai dengan prinsip-prinsip
Islam sebagai berikut :
1 . Khilafah memiliki visi ekonomi
independen yang akan mempertahankan kedaulatan ekonomi . Khilafah adalah
sebuah negara dengan visi ekonomi independen yang tidak tunduk pada
keinginan pemerintah asing atau perusahaan multinasional , Khilafah akan
mengakhiri kebijakan luar negeri lemah dari kepemimpinan Muslim saat
ini yang didasarkan pada pengajuan ke Barat , nasionalisme dan
pengkhianatan rakyat mereka . Oleh karena itu, Khilafah tidak akan
menerima utang luar negeri atau perjanjian yang mengambil kedaulatan
dari negara . Hal ini karena Syariah Islam mewujudkan pola yang berbeda
dalam hubungan internasional , yang memerlukan penolakan intervensi
asing atau dominasi bentuk apa pun - apakah perjanjian multilateral ,
investasi asing , utang luar negeri , atau gaya lain yang akan
menghilangkan kemerdekaan Khilafah . Oleh karena itu , itu akan menjadi
tidak sah bagi Khilafah untuk menerima kebijakan pasar bebas atau rezim
yang disebarkan oleh Amerika Serikat , China , dan negara-negara
industri Barat yang secara jelas membuka jalan bagi negara-negara kufur
untuk mendominasi dan mengontrol kekayaan , ekonomi dan politik tanah
Muslim . Hal ini secara tegas dilarang dalam Islam sebagai kata Allah (
swt ) ,
( ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) )
" ...
Dan Allah tidak akan pernah memberikan orang-orang kafir atas
orang-orang percaya cara [ untuk mengatasinya ] " [ TMQ An- Nisa : 141 ]
2 . Khilafah sepenuhnya mengontrol sumber daya publik dan perjanjian
perdagangan internasional . Khilafah akan mengelola semua sumber daya
publik dan menggunakannya untuk kepentingan publik sehingga semua orang
bisa menikmati manfaat dari aset kritis mereka . Miliaran dolar yang
dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam yang akan digunakan untuk
pendidikan , kesehatan , pertahanan , infrastruktur , dan pengentasan
kemiskinan . Khilafah juga akan melarang semua bentuk akumulasi kekayaan
, pastikan bahwa kekayaan beredar di antara orang-orang dan memberikan
insentif untuk belanja dan investasi dalam bisnis . Ini terintegrasi
dengan kebijakan ekonomi yang melarang investasi asing yang berat dalam
pembangunan infrastruktur , pertanian , industri dan teknologi .
Sementara itu, perdagangan luar negeri dikontrol sepenuhnya oleh negara
dan ditujukan untuk memperkuat stabilitas politik di negara itu , dakwah
Islam , dan ekonomi domestik .
3 . Khilafah menempatkan dasar utama
kebijakan ekonomi setelah memenuhi kebutuhan masyarakat . Khilafah akan
menerapkan sistem ekonomi Islam yang menjamin pemenuhan semua dasar (
primer) kebutuhan setiap individu dalam masyarakat dan memungkinkan
mereka untuk memperoleh kemewahan . Dalam kitab al- Amwaal Abu Ubaidah ,
itu adalah mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al- Khattab pernah
mengatakan kepada karyawannya yang bertugas mendistribusikan sedekah : "
Jika Anda memberi , membuatnya cukup, " lalu berkata lagi , " Berikan
sedekah kepada mereka berulang kali meskipun salah satu dari mereka
memiliki seratus unta . " Mashallah ! Sebagai penguasa negara , ia
menerapkan kebijakan ekonomi Islam yang menjamin pemenuhan kebutuhan
pokok rakyat. Ia juga mendanai pernikahan Muslim yang tidak mampu untuk
menikah , melunasi utang-utang mereka , dan memberikan dukungan keuangan
kepada petani untuk mengolah tanah mereka . Demikian pula , masa depan
Khilafah tidak hanya akan memastikan orang memiliki kebutuhan mereka
terpenuhi , tetapi juga membuat mereka mandiri melalui hibah atau
pinjaman bebas bunga untuk pertanian tanah mereka atau memberikan modal
untuk bisnis mereka .
4 . Khilafah memuliakan dan melindungi
perempuan dan peran mereka sebagai ibu . Islam adalah sebuah ideologi
yang menempatkan perlindungan kehormatan perempuan sebagai prioritas .
Mereka dipandang sebagai martabat yang harus dilindungi dan dipelihara
secara finansial dan tidak dipandang sebagai tenaga kerja murah .
Khilafah karena itu akan menjaga kehormatan perempuan dan akan pernah
membuat mereka sebagai komoditas perdagangan internasional . Dalam
kehidupan negara Khilafah , kerja hanya sebuah pilihan bagi wanita , dan
tidak sesuatu yang dipaksakan kepadanya karena tuntutan dari kesulitan
ekonomi . Jika dia ingin , dia dapat bekerja . Jika dia tidak ingin
bekerja , dia tidak dipaksa untuk melakukannya . Dalam Khilafah ,
pilihan ini dapat diambil secara bebas oleh perempuan , karena Islam
menjamin kebutuhan dasar perempuan melalui mewajibkan suami atau ayah
untuk menyediakan bagi keluarga mereka , atau mewajibkan saudara
laki-laki untuk mempertahankan finansial saudara perempuan mereka ketika
mereka tidak memiliki suami atau ayah , atau mereka ada tetapi tidak
dapat memberikan cukup . Selain itu, Negara Khilafah secara finansial
mendukung perempuan yang rentan yang tidak memiliki siapa pun untuk
menjamin keamanan ekonomi mereka seperti janda miskin , sesuai dengan
firman Allah ( swt ) ,
( ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا
تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث
مثل ذلك ) )
" ... Ayah anak harus menanggung biaya makanan ibu dan
pakaian secara wajar . Tidak seorang pun memiliki beban menyentuh-Nya
lebih besar daripada yang bisa menanggung . Tidak ada ibu harus
diperlakukan tidak adil karena anaknya , atau seorang ayah karena
anaknya . Dan pada pewaris ( ayah ) adalah incumbent seperti itu (yang
menjabat pada ayah ) " . [ TMQ Al - Baqarah : 233 ]
Selain itu ,
perempuan di mata Islam memiliki peran yang sangat penting sebagai ibu
yang melahirkan dan mendidik generasi penerus bangsa . Di tangan
perempuan generasi terbaik atau khairu ummah yang Allah ( swt ) telah
disebutkan dalam Al-Qur'an akan terbentuk ,
( ( كنتم خير أمة أخرجت
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب
لكان خيرا لهم منه المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) )
" Kamu adalah umat
terbaik yang dihasilkan [ sebagai contoh ] bagi umat manusia . Anda
memerintahkan apa yang benar dan melarang apa yang salah dan beriman
kepada Allah . Jika hanya Ahli Kitab telah percaya , itu akan lebih baik
bagi mereka . Di antara mereka adalah orang percaya , tapi kebanyakan
dari mereka adalah menantang taat " . [ TMQ Ali Imran : 110 ]
Umat
ini sangat membutuhkan seorang pemimpin yang akan membawa mereka keluar
dari kegelapan menuju cahaya . Dan kita perlu ibu yang akan menghasilkan
para pemimpin besar . Jutaan ibu saat ini yang menghadapi eksploitasi
ekonomi di seluruh dunia Muslim akan memiliki cerita yang sama sekali
berbeda di bawah naungan Khilafah yang merupakan sistem yang sangat
kredibel yang memiliki pendekatan yang telah teruji dalam menangani
kemiskinan , menciptakan generasi brilian pemuda , dan memelihara
kehormatan perempuan
The Capitalist Free Market Regime Impoverishes and Enslaves Millions of Indonesian Mothers
For the umpteenth time in the same year, the capitalism free market
regimes chose Indonesia as their place to formulate their dangerous
agenda. After the APEC Summit in early November 2013, the 9th WTO
Ministerial Conference was held in the same city of Bali. It is not
without reason. Indonesia is a very rich country and has a very
strategic position in the Asia Pacific region which today has become the
center of world trade. The various intense meetings in regards to
ensuring the success of the free trade agenda implies very clearly the
huge interests and plans that giant Capitalist countries have within
this rich country. Various forums and intensive negotiations conducted
in various fields were all done in order to establish the region as a
major market for giant industrial capitalists. This is especially true
for the U.S. which is still struggling to recover its economy – this
situation forcing it to secure its economic interests in the lucrative
Asian market through APEC, ASEAN, the East Asian Summit and especially
through the WTO.
Capitalism is sucking the wealth from Indonesia’s rich land
Many people may not be able to directly read the danger of various
forums that represent this free trade regime, whereas the saddening
poverty that can be seen in the Muslim world and globally today is a
direct result of the disability and the injustice of economic, wealth,
and land resources management by man-made systems, and especially by the
capitalist system and free market economy. Freedom of ownership, free
market policies, and the interest-based finance model of capitalism
resulted in wealth concentration in the hands of a few elite while the
rest have been left hungry and poor.
In Indonesia alone it has been
proven that since the signing of ASEAN free trade policies by the
government, every year thousands of national industries have gone
bankrupt, not to mention the soaring rate of food imports that have
quadrupled since 2004. This situation has undoubtedly resulted in
increased unemployment and widespread poverty amongst the peoples. The
BPS survey recorded 5.04 million farmers have been ‘lost’ since 2003.
This is due to a systemic policy that attacks the livelihood of the
farmers. For example, the WTO requires the reduction even the revocation
of subsidies for farmers that eventually defeats farmers to compete
with agricultural import products that are cheaper in price.
Agricultural imports has continued to swell and the country’s dependence
on food imports is increasing, as in the case of soybeans, red beans,
corn, beef, vegetables, horticultural products even cassava and salt.
Coupled with the legalization of foreign investment through the
Investment Law No. 25/2007, the door of foreign investment was opened as
wide as possible, and it was stated that foreign ownership of domestic
business sectors should not be restricted. Consequently, almost all
economic sectors such as agriculture, mining, oil and gas, banking and
finance may be controlled by foreign capital in the majority even up to
95%. As a result, the country’s economy is largely controlled by
foreigners. Foreigners control most of the oil and gas industry,
banking, manufacturing, etc. Even almost all of the basic needs of the
people in this country is controlled by foreign industries, for example:
bottled water (dominated by ‘Nestle Pure Life’ from a Swiss company and
Danone of France ‘Aqua’); soya ketchup ‘Cap Bango’ and ‘Sariwangi Tea’
owned by Unilever – a UK company; ‘SGM’ milk of Sari Husada which is 82%
owned by Numico from the Netherlands; soap ‘Lux’; toothpaste
‘Pepsodent’ and various shampoos owned by Unilever; imported rice from
Thailand and Vietnam, imported sugar from Mexico and India;
motorcycle/cars from Japanese, Chinese, Indian, European, or American
companies. All kinds of electronic equipment, computers, mobile phones,
are made by companies of Japan, Korea, or China. Shopping center
French’s ‘Carrefour’, 75% of ‘Alfamart’s share owned by Carrefour; Giant
and Hero are mastered by Dairy Farm International, U.S.’s ‘Circle K’,
and South Korean’s ‘Lotte’.
The flood of imported goods augmented by
foreign domination of people’s basic needs in Indonesia have made
millions of women and children in Indonesia become the primary victims
of poverty. Rising prices, scarcity of jobs for their husbands, and high
cost of education and healthcare for their children – has created
economic hardships and impoverished millions of mothers in Indonesia.
More than 7 million Indonesian women have been economically forced to be
the breadwinners of their family, many facing exploitation within the
country and abroad, while millions of children have lost the comfort and
companionship of having their mothers at home. So it is undeniable that
the capitalist agreements signed by the rulers and governments of the
Muslim world with the IMF, the World Bank, other global institutions,
and foreign states, have directly caused the day to day severe financial
struggle that the masses of women across the region face today.
The Exploitation of Millions of Mothers in Indonesia
The free trade regime has also forced Muslim countries to apply a free
labor market system where the Capitalists can buy cheap labor in the
labor market without state intervention in ensuring the protection and
welfare of the workers. So naturally, the number of migrant workers has
increased from year to year. The last International Labour Organisation
(ILO) report said the number of Indonesian domestic workers – of which
the majority are women – has increased sharply in the last two years.
What a tragic story of a wealthy nation! Millions of its women have been
enslaved both within their home and abroad! Then last November, we were
shocked by Amnesty International’s report that condemned the “slavery
like” conditions faced by the 300,000 Indonesian women working in Hong
Kong as domestic helpers, and accused the authorities of slow action to
address the problem. Needless to say, this free market regime has
plunged millions of women into poverty and led them to the vortex of
cheap labor exploitation based on its iron law of supply and demand.
This systemic movement of women’s exploitation which is designed by the
capitalist free market regime has been sucking the economic potential
of women and forcing them to abandon their motherhood to millions of
children. Capitalism has waged a war against women’s motherhood in
Indonesia. More than 90% of workers in the sweatshops in Jakarta are
women and the majority of them do not get the right to breastfeed. As a
result of this their babies are suffering from malnutrition. What a
miserable state! This does not include the fact that 75% of those
workers experienced violence in the workplace. What should also not be
forgotten is the melancholy story of the children of migrant workers who
are abandoned by their mothers who are forced through poverty resulting
from the capitalist free-market system to work far distances overseas.
About 6 million Indonesian women are risking their lives abroad for a
meager wage to afford basic necessities for their families back home.
Furthermore, in Sabah, Malaysia alone it is estimated that there are
about 50 thousand children of migrant workers who do not receive proper
education rights.
This undermining of motherhood is getting worse
with the hegemony of Western secular liberal values that increasingly
pervades Muslim families in Muslim countries. The role of being a mother
and homemaker is no longer regarded as a prestigious noble role,
because it is not financially rewarding. Capitalism unceasingly
encourages financial achievement over motherhood, damaging the vital
role of women. This attacks the true identity of women who give birth to
children, are the mothers of society, household managers of their
homes, and nurturers of their children, and shifts it to the false
understanding of successful women which is always associated with
employment.
On the other hand, the Indonesian regime precisely
facilitates Capitalism to rob women of their motherhood, by continuing
to implement and worship the Capitalist system, in its values and
economic system. The rulers in Muslim countries have sold their lands
and daughters to the Western countries and companies, and exposed them
to exploitation. It’s ironic that while these puppet rulers always boast
about strengthening national interests and promote the corrupt and
divisive concept of nationalism to the people, they at the same time
legalize the practice of mega corruption by allowing the people, money
and the nation’s wealth and resources to be stolen by foreign companies,
for the sake of personal benefit and wealth they receive from their
masters in the West.
So no wonder this country is very poor of the
qualified future generation that was born from the womb of the noble
mothers, because the education of these children is handed over to the
secular and market-oriented education system, while their mothers are
forced to enter the realm of employment. The weakening of the motherhood
role will absolutely have a fatal impact on this country, which will
lose its next generation and future leaders.
The Khilafah: A New Political Vision for Indonesia
Islam with all its perfection offers an entirely new political vision
to the world including Indonesia, to escape from the shackles of poverty
and the meshes of economic colonization. This political vision consists
of a single leadership for Muslims around the world namely the Khilafah
Islamiyah, which will establish a sincere Khaleefah who will lift their
economic burdens from their backs and place it upon his shoulders. The
Islamic Khilafah system alone offers sound economic policies that have
stood the test of time and are able to lift the women in the Muslim
world from the pain of poverty and create sustainable economic welfare,
hence removing their suffering and bringing real change to their lives.
Islam stands in stark contrast to the capitalist system that curbs the
role of the state and emphasizes the role of the market. The Prophet
(saw) said,
«فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
“An Imam is a shepherd (ra’in) and he is responsible for those in his care.”
Therefore the state’s role is vital in Islam in taking care of the
needs of the people. Its main task is to serve and take care of the
needs of every citizen, protect the vulnerable, and prevent any
injustice through the comprehensive implementation of the Islamic
Shariah laws. The Khilafah with its straight political vision will be
able to pull Indonesia out from the snare of economic imperialism while
also glorifying its millions of women. This is achieved with the
following Islamic principles:
1. The Khilafah has an independent
economic vision that will maintain its economic sovereignty. The
Khilafah is a state with an independent economic vision which is not
subordinated to the whims of foreign governments or multinational
corporations, The Khilafah will end the weak foreign policy of the
current Muslim leaderships that are based upon submission to the West,
nationalism and the betrayal of their people. Therefore, the Khilafah
will not accept any foreign debt or any agreements that take sovereignty
away from the state. This is because the Islamic Shariah embodies a
distinct pattern in international relations, which necessitates the
rejection of any foreign intervention or domination whatever form it
takes – whether a multilateral agreement, foreign investment, foreign
debt, or any other style that would eliminate the independence of the
Khilafah. Hence, it would be illegitimate for the Khilafah to accept the
free market policies or regime propagated by the United States, China,
and Western industrialized countries which clearly pave the way for Kufr
countries to dominate and control the wealth, economics and politics of
Muslims lands. It is expressly forbidden in Islam as Allah (swt) says,
((وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا))
“…and never will Allah give the disbelievers over the believers a way [to overcome them]” [TMQ An-Nisa: 141]
2. The Khilafah fully controls its public resources and international
trade agreements. The Khilafah will manage all its public resources and
use them for public purposes so that all the people could enjoy the
benefits of their critical assets. The billions of dollars generated
from the management of its natural resources will be spent on education,
health, defense, infrastructure, and poverty alleviation. The Khilafah
would also ban all forms of wealth accumulation, make sure that the
wealth circulates amongst the people and provide incentives for spending
and investment in business. This is integrated with an economic policy
that prohibits heavy foreign investment in infrastructure development,
agriculture, industry and technology. Meanwhile, foreign trade is
controlled entirely by the state and is aimed at strengthening political
stability in the country, the da’wah of Islam, and the domestic
economy.
3. The Khilafah places the main basis of its economic
policy upon meeting people’s needs. The Khilafah will implement the
Islamic economic system that ensures the fulfillment of all basic
(primary) needs of every individual in society and enables them to
acquire luxuries. In the book of al-Amwaal of Abu Ubaidah, it is told
that Khalifah Umar ibn Al-Khattab once told his employees in charge of
distributing sadaqah: “If you do give, make it sufficient,” then said
again, “Give alms to them repeatedly even though one of them had a
hundred camels.” Mashallah! As the ruler of the state, he implemented
the Islamic economic policy which guarantees the fulfillment of the
primary needs of the people. He also funded the marriage of Muslims who
could not afford to get married, paid their debts, and provided
financial support to farmers to cultivate their lands. Similarly, the
future Khilafah will not only ensure people have their needs met but
also make them self-sufficient through grants or interest-free loans to
farm their land or provide capital for their business.
4. The
Khilafah glorifies and protects women and their role of motherhood.
Islam is an ideology that places the protection of the honor of women as
a priority. They are viewed as a dignity that must be protected and
financially maintained and NOT seen as cheap labor. The Khilafah will
therefore preserve the honor of women and WILL NEVER make them as an
international trade commodity. In the life of the Khilafah state,
employment is just an option for the woman, and NOT something forced
upon her due to the demands of economic hardship. If she wants, she may
work. If she does not want to work, she is not pressured to do so. In
the Khilafah, this option can be taken freely by women, because Islam
guarantees the basic needs of women through obliging the husband or
father to provide for their family, or obliging a male relative to
financially maintain their female relatives when they have no husband or
father, or they exist but cannot provide sufficiently. In addition, the
Khilafah State financially supports vulnerable women who do not have
anyone to ensure their economic security such as the poor widows,
according to the words of Allah (swt),
((وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ))
“…the father of the
child shall bear the cost of the mother’s food and clothing on a
reasonable basis. No person shall have a burden laid on him greater than
he can bear. No mother shall be treated unfairly on account of her
child, nor father on account of his child. And on the (father’s) heir is
incumbent the like of that (which was incumbent on the father).” [TMQ
Al-Baqarah: 233]
Besides that, women in the eyes of Islam have an
extremely critical role as the mothers who give birth to and educate the
future generation. In the hands of women the best generation or khairu
ummah that Allah (swt) has mentioned in the Qur’an will be formed,
((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ))
“You are the best
nation produced [as an example] for mankind. You enjoin what is right
and forbid what is wrong and believe in Allah. If only the People of the
Scripture had believed, it would have been better for them. Among them
are believers, but most of them are defiantly disobedient.” [TMQ Ali
Imran: 110]
This Ummah desperately needs a leader who will bring
them out from the darkness into the light. And we need mothers who will
generate those great leaders. Millions of mothers today who face
economic exploitation throughout the Muslim world will have an entirely
different story under the shade of the Khilafah which is a highly
credible system that has a time-tested approach in dealing with poverty,
creating brilliant generations of youth, and maintaining the honor of
women.
في السوق الحرة الرأسمالية نظام يفقر و يستعبد الملايين من الأمهات الاندونيسية
للمرة الألف في نفس العام ، اختارت الأنظمة السوق الحرة الرأسمالية
اندونيسيا كمكان ل وضع جدول أعمالهم الخطرة. بعد قمة الابيك فى اوائل
نوفمبر تشرين الثاني عام 2013، عقد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة
العالمية 9 في نفس مدينة بالي. فإنه ليس من دون سبب. واندونيسيا هي دولة
غنية جدا ، ولها موقع استراتيجي جدا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي
أصبح اليوم مركزا للتجارة العالمية. اجتماعات مكثفة المختلفة في ما يخص
ضمان نجاح جدول أعمال التجارة الحرة يعني بكل وضوح مصالح ضخمة و خطط أن
البلدان الرأسمالية العملاقة لديها في هذا البلد الغني . مختلف المحافل و
المفاوضات المكثفة التي أجريت في مختلف المجالات و فعلت كل من أجل إقامة
المنطقة كسوق رئيسية ل رؤوس الأموال الصناعية العملاقة. هذا ينطبق بشكل خاص
بالنسبة للولايات المتحدة التي لا تزال تكافح للتعافي اقتصادها هذا - وهذا
الوضع اضطرها لتأمين مصالحها الاقتصادية في السوق الآسيوية المربحة من
خلال الابيك و الاسيان ، وقمة شرق آسيا و خاصة من خلال منظمة التجارة
العالمية.
الرأسمالية هو امتصاص الثروة من أرض غنية اندونيسيا
كثير من الناس قد لا يكون قادرا على قراءة مباشرة خطر المحافل المختلفة
التي تمثل هذا نظام التجارة الحرة ، في حين أن الفقر المحزن والتي يمكن
مشاهدتها في العالم مسلم وعالميا اليوم هو نتيجة مباشرة لل عجز وظلم
الاقتصادية ، والثروة ، وإدارة موارد الأراضي من قبل أنظمة من صنع الإنسان،
وخاصة من قبل النظام الرأسمالي و اقتصاد السوق الحر . أدت حرية الملكية، و
سياسات السوق الحرة ، ونموذج التمويل القائم على الفائدة للرأسمالية في
تركيز الثروة في أيدي قلة من النخبة في حين تم ترك بقية الجياع والفقراء .
في إندونيسيا وحدها ثبت أنه منذ التوقيع على سياسات التجارة الحرة للاسيان
من قبل الحكومة، قد ذهب كل عام الآلاف من الصناعات الوطنية المفلسة ،
ناهيك عن ارتفاع معدل الواردات الغذائية التي تضاعفت أربع مرات منذ عام
2004. وقد أدى هذا الوضع بلا شك في زيادة البطالة وانتشار الفقر بين
الشعوب. سجلت الدراسة BPS تم 5040000 المزارعين فقدت ' منذ عام 2003. ويرجع
ذلك إلى السياسة المنهجية التي يهاجم معيشة المزارعين هذا . على سبيل
المثال، يتطلب منظمة التجارة العالمية خفض حتى إلغاء الإعانات للمزارعين أن
يهزم في نهاية المطاف المزارعين على المنافسة مع المنتجات المستوردة
الزراعية التي هي أرخص في السعر. واصلت الواردات الزراعية إلى تضخم و
اعتماد البلاد على الواردات الغذائية في تزايد مستمر، كما في حالة فول
الصويا و الفاصوليا الحمراء والذرة ، ولحم البقر والخضروات و المنتجات
البستانية حتى الكسافا والملح.
إلى جانب إضفاء الصفة القانونية على
الاستثمار الأجنبي من خلال قانون الاستثمار رقم 25/2007 ، تم فتح باب
الاستثمار الأجنبي على أوسع نطاق ممكن ، و ذكر أن ملكية الأجانب لل
القطاعات المحلية لا ينبغي أن تكون مقيدة. بالتالي ، وكلها تقريبا القطاعات
الاقتصادية مثل الزراعة والتعدين والنفط والغاز ، والخدمات المصرفية
والمالية قد يسيطر عليها رأس المال الأجنبي في الغالبية حتى تصل إلى 95 ٪ .
ونتيجة لذلك ، يتم التحكم اقتصاد البلاد إلى حد كبير من قبل الأجانب.
الأجانب يسيطرون على معظم صناعة النفط والغاز ، والخدمات المصرفية ،
والصناعة التحويلية ، الخ وحتى ما يقرب من جميع الاحتياجات الأساسية للشعب
في هذا البلد و التي تسيطر عليها الصناعات الأجنبية ، على سبيل المثال :
المياه المعبأة في زجاجات ( التي تهيمن عليها " نستله بيور لايف " من
الشركة السويسرية و دانون من فرنسا ' أكوا ')؛ الصويا الصلصة ' كاب بانغو '
و ' Sariwangi الشاي " التي تملكها شركة يونيليفر - شركة بريطانية ؛
الحليب ' SGM ' ساري هوسادا الذي هو 82 ٪ مملوكة من قبل Numico من هولندا ؛
الصابون ' لوكس '؛ معجون الأسنان ' Pepsodent ' ومختلف الشامبو التي
تملكها شركة يونيليفر ؛ الأرز المستورد من تايلاند وفيتنام والسكر
المستوردة من المكسيك و الهند؛ دراجة نارية / سيارات من اليابانية والصينية
و الهندية والأوروبية ، أو شركات أمريكية . يتم إجراء جميع أنواع المعدات
الإلكترونية، و أجهزة الكمبيوتر ، والهواتف النقالة، عن طريق شركات من
اليابان وكوريا ، أو الصين. '؛ يتم يتقن العملاق و البطل من خلال مزرعة
ألبان الدولية ، ولايات المتحدة حصة Alfamart المملوكة من قبل كارفور '
دائرة K ' ، والكورية الجنوبية ' لوت ' مركز تسوق الفرنسية " كارفور " ، و
75 ٪ من .
جعلت طوفان البضائع المستوردة عن طريق زيادة السيطرة
الأجنبية من الاحتياجات الأساسية الناس في اندونيسيا الملايين من النساء
والأطفال في إندونيسيا أن تصبح أول ضحايا الفقر. ارتفاع الأسعار، و ندرة
فرص العمل لأزواجهن ، و ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية لأطفالهم -
قد خلق المصاعب الاقتصادية و إفقار الملايين من الأمهات في إندونيسيا .
وقتل اكثر من 7 ملايين النساء الإندونيسيات اضطر اقتصاديا ل يكون المعيل ل
أسرهم، و الكثيرة التي تواجه الاستغلال داخل البلاد وخارجها ، في حين خسر
الملايين من الأطفال الراحة والرفقة وجود أمهاتهم في المنزل. لذلك فإنه لا
يمكن إنكار أن الاتفاقات التي وقعتها الرأسمالي حكام و حكومات العالم مسلم
مع صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، والمؤسسات العالمية الأخرى ، و
الدول الأجنبية ، تسببت مباشرة في اليوم إلى النضال مالية حادة اليوم أن
الجماهير من النساء في جميع أنحاء المنطقة نواجهها اليوم.
استغلال الملايين من الأمهات في إندونيسيا
وقد أجبر نظام التجارة الحرة أيضا البلدان مسلم لتطبيق نظام حر سوق العمل
حيث يمكن لل الرأسماليين شراء اليد العاملة الرخيصة في سوق العمل دون تدخل
الدولة في ضمان حماية و رفاهية العمال. وذلك بطبيعة الحال ، ازداد عدد
العمال المهاجرين من سنة إلى أخرى . وقال الماضي منظمة العمل الدولية (
ILO) التقرير عدد من عاملات المنازل الأندونيسيات - زاد بشكل حاد في
العامين الماضيين - والتي غالبية من النساء. ما قصة مأساوية للأمة ثرية !
وقد استعبد الملايين من النساء على حد سواء داخل وطنهم وخارجه ! ثم في
تشرين الثاني الماضي ، ونحن صدمنا تقرير منظمة العفو الدولية الذي أدان "
العبودية مثل" الظروف التي تواجهها 300،000 النساء الإندونيسيات العاملات
في هونغ كونغ كما خدم المنازل ، و اتهم السلطات من بطء العمل لمعالجة هذه
المشكلة . وغني عن القول ، وهذا النظام السوق الحرة وانخفضت الملايين من
النساء في براثن الفقر و قادهم إلى دوامة من استغلال العمالة الرخيصة على
أساس القانون الحديد المتمثلة في العرض والطلب.
هذه الحركة النظامية من
استغلال المرأة الذي تم تصميمه من قبل النظام الرأسمالي السوق الحرة تم مص
الإمكانات الاقتصادية للمرأة و إجبارهم على التخلي عن الأمومة ل ملايين
الأطفال. الرأسمالية قد شنت حربا ضد الأمومة المرأة في إندونيسيا. أكثر من
90 ٪ من العمال في المصانع المستغلة للعمال في جاكرتا هم من النساء و
الغالبية منهم لا يحصلون على الحق في الرضاعة الطبيعية. نتيجة ل هذا
أطفالهن يعانون من سوء التغذية. ما حالة بائسة ! وهذا لا يشمل حقيقة أن 75٪
من هؤلاء العمال تعرضوا للعنف في مكان العمل. ما ينبغي أيضا ألا ننسى هي
قصة حزن من أطفال العمال المهاجرين الذين يتخلى عنهم أمهاتهم الذين يجبرون
من خلال الفقر الناجم عن نظام السوق الحرة الرأسمالية للعمل مسافات بعيدة
في الخارج. حوالي 6 ملايين امرأة إندونيسية يخاطرون بحياتهم في الخارج
مقابل أجر هزيل على تحمل الضروريات الأساسية لأسرهم في الوطن. علاوة على
ذلك، في الصباح ، ماليزيا وحدها يقدر أن هناك نحو 50 ألف طفل من العمال
المهاجرين الذين لا يحصلون على حقوق التعليم المناسب .
هذا تقويض
الأمومة يزداد سوءا مع هيمنة القيم الليبرالية العلمانية الغربية التي تعم
متزايد الأسر مسلم في البلدان مسلم . لم يعد ينظر إلى دور كونها أما و ربة
منزل باعتباره الدور النبيل المرموقة، لأنه ليس مجزيا من الناحية المالية .
الرأسمالية تشجع دون توقف الإنجاز المالية على الأمومة ، وإلحاق أضرار
بالدور الحيوي للمرأة . هذا يهاجم الهوية الحقيقية لل نساء اللاتي يلدن
أطفالا ، و أمهات المجتمع ، ومديري المنزلية من منازلهم ، و تنشئة أطفالهم ،
و تحول ذلك إلى الفهم الخاطئ للمرأة الناجحة التي يرتبط دائما مع العمل.
من ناحية أخرى، فإن النظام الاندونيسي يسهل على وجه التحديد الرأسمالية
للنساء تسلب الأمومة بهم، من خلال الاستمرار في تنفيذ و عبادة النظام
الرأسمالي ، في قيمها و النظام الاقتصادي. باعوا الحكام في البلدان مسلم
الأراضي وبناتهم إلى الدول الغربية والشركات ، و يعرضهم للاستغلال. ومن
المفارقات أنه في حين أن هؤلاء الحكام دمية يتباهى دائما عن تعزيز المصالح
الوطنية و تعزيز مفهوم الفساد و انقسام القومية للشعب ، فإنها في الوقت
نفسه إضفاء الشرعية على ممارسة الفساد الضخمة من خلال السماح للشعب ،
والمال والثروة في البلاد والموارد ل تكون مسروقة من قبل الشركات الأجنبية ،
من أجل المنفعة الشخصية والثروة التي يتلقونها من سادتهم في الغرب.
لذلك لا عجب هذا البلد الفقير جدا من جيل المستقبل المؤهلة التي ولدت من
رحم أمهات النبيلة ، لأنه يتم تسليم تعليم هؤلاء الأطفال لأكثر من نظام
التعليم العلماني و الموجهة نحو السوق ، في حين يضطرون لدخول أمهاتهم مجال
العمل. فإن إضعاف دور الأمومة على الاطلاق تأثير فادح على هذا البلد ،
والتي سوف تفقد الجيل المقبل و قادة المستقبل .
الخلافة : رؤية سياسية جديدة ل إندونيسيا
الإسلام بكل الكمال يقدم رؤية سياسية جديدة كليا للعالم بما في ذلك
إندونيسيا ، للهروب من أغلال الفقر و تنسجم الاستعمار الاقتصادي. تتكون هذه
الرؤية السياسية لل قيادة واحدة للمسلمين في جميع أنحاء العالم وهي دولة
الخلافة الإسلامية ، والتي سوف تنشئ خليفة مخلص الذي سوف يرفع الأعباء
الاقتصادية من ظهورهم ووضعه على كتفيه . نظام الخلافة الإسلامية وحدها تقدم
السياسات الاقتصادية السليمة التي صمدت امام اختبار الزمن و قادرون على
رفع النساء في العالم مسلم من آلام الفقر وخلق الرفاهية الاقتصادية
المستدامة ، وبالتالي إزالة معاناتهم وتحقيق تغيير حقيقي في حياتهم.
الإسلام يقف في تناقض صارخ مع النظام الرأسمالي الذي يحد من دور الدولة
وتؤكد على دور السوق . قال النبي ( ص) ،
« فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته »
" إن الإمام راع ( ra'in ) وانه هو المسؤول عن تلك الموجودة في رعايته ".
وبالتالي دور الدولة هو أمر حيوي في الإسلام في رعاية احتياجات الشعب.
مهمتها الرئيسية هي لخدمة ورعاية لاحتياجات كل مواطن ، وحماية الضعفاء ،
ومنع أي ظلم من خلال تنفيذ شامل ل قوانين الشريعة الإسلامية . فإن الخلافة
مع رؤيتها السياسية مستقيم تكون قادرة على سحب إندونيسيا الخروج من فخ
الامبريالية الاقتصادية بينما تمجد أيضا الملايين من النساء. ويتحقق هذا مع
المبادئ الإسلامية التالية :
1 . الخلافة لديه رؤية اقتصادية مستقلة
من شأنها الحفاظ على السيادة الاقتصادية. الخلافة هي دولة مع الرؤية
الاقتصادية المستقلة التي لا تخضع لأهواء الحكومات الأجنبية أو الشركات
المتعددة الجنسيات، وسوف الخلافة إنهاء السياسة الخارجية ضعيفة من القيادات
مسلم الحالية التي تستند إلى تقديمها إلى الغرب ، والقومية و الخيانة من
شعوبها. وبالتالي ، فإن الخلافة لن تقبل أي الديون الخارجية أو أي اتفاقات
التي تأخذ السيادة بعيدا عن الدولة. وذلك لأن الشريعة الإسلامية يجسد نمطا
متميزا في العلاقات الدولية، وهو الأمر الذي يتطلب رفض أي تدخل أجنبي أو
الهيمنة أيا كان الشكل الذي يتخذه - ما إذا كان اتفاق متعدد الأطراف ،
والاستثمار الأجنبي ، والديون الخارجية ، أو أي نمط آخر من شأنها أن تقضي
على استقلال الخلافة . وبالتالي ، فإنه سيكون غير شرعي ل دولة الخلافة
لقبول سياسات السوق الحرة أو النظام التي تروجها الولايات المتحدة ،
والصين، و الدول الصناعية الغربية التي تمهد الطريق بشكل واضح ل دول الكفر
في الهيمنة والسيطرة على الثروة والاقتصاد والسياسة من أراضي المسلمين .
يحظر صراحة في الإسلام كما قال الله ( سبحانه وتعالى ) يقول:
( ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) )
" ... و أبدا إن الله يعطي الكفار على المؤمنين سبيلا [ للتغلب عليها ] " [ TMQ النساء: 141 ]
2 . الخلافة تسيطر بشكل كامل موارده العامة و اتفاقيات التجارة الدولية.
فإن الخلافة إدارة جميع الموارد العامة و استخدامها للأغراض العامة حتى
يتسنى لجميع الناس يمكن التمتع بفوائد من أصولها الهامة. وسيتم إنفاق
المليارات من الدولارات المتولدة من إدارة مواردها الطبيعية على التعليم
والصحة والدفاع و البنية التحتية ، وتخفيف وطأة الفقر. ان الخلافة أيضا فرض
حظر على جميع أشكال تراكم الثروة، و تأكد من أن الثروة توزع بين الناس ،
وتوفير الحوافز للإنفاق والاستثمار في مجال الأعمال التجارية . تم دمج هذا
مع السياسة الاقتصادية التي يحظر الاستثمار الأجنبي الثقيلة في تطوير
البنية التحتية والزراعة والصناعة والتكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، يتم
التحكم التجارة الخارجية تماما من قبل الدولة ، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار
السياسي في البلاد، و الدعوة للإسلام، و الاقتصاد المحلي .
3 . يضع
الخلافة الأساس الرئيسي لسياستها الاقتصادية على تلبية احتياجات الناس .
فإن الخلافة تنفيذ النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يضمن الوفاء بجميع
الاحتياجات ( الأساسية ) الأساسية لكل فرد في المجتمع وتمكنهم من الحصول
على الكماليات. في كتاب الله Amwaal من أبو عبيدة ، وقد قيل أن خليفة عمر
بن الخطاب قال مرة واحدة موظفيه المسؤول عن توزيع الصدقة : " إذا كنت لا
تعطي ، وجعلها كافية "، ثم قال مرة أخرى، "أعطوا الصدقات لل مرارا وتكرارا
حتى ولو واحد منهم كان لهم مائة من الإبل . " ما شاء الله ! كحاكم للدولة ،
وقال انه ينفذ السياسة الاقتصادية الإسلامية التي تكفل تحقيق الاحتياجات
الأساسية للشعب . انه ممول أيضا الزواج من المسلمين الذين لا يستطيعون تحمل
نفقات الزواج ، دفع ديونهم ، و تقديم الدعم المالي للمزارعين ل زراعة
أراضيهم . وبالمثل ، فإن الخلافة المقبلة ضمان ليس فقط الناس لديهم تلبية
احتياجاتهم ولكن أيضا جعلها مكتفية ذاتيا من خلال منح أو قروض بدون فوائد ل
زراعة أراضيهم أو توفير رأس المال لأعمالهم.
4 . الخلافة يمجد
ويحمي المرأة ودورها الأمومة . الإسلام هو أيديولوجية الذي يضع حماية شرف
المرأة كأولوية. وينظر على أنها الكرامة التي يجب حمايتها و الحفاظ عليها و
ماليا لا ينظر إليها على أنها عمالة رخيصة . وبالتالي فإن الخلافة الحفاظ
على شرف المرأة و سيجعلهم NEVER كسلعة التجارة الدولية. في حياة دولة
الخلافة ، والعمل هو مجرد خيار للمرأة ، وليس شيئا أجبر عليها بسبب مطالب
المصاعب الاقتصادية . إذا أرادت ، وقالت انها قد تعمل . إذا كانت لا تريد
أن تعمل ، وقالت انها ليست لضغوط للقيام بذلك. في الخلافة ، وهذا الخيار
يمكن أن تؤخذ بحرية من قبل النساء، لأن الإسلام يضمن الاحتياجات الأساسية
للمرأة من خلال إلزام الزوج أو الأب لتوفير لعائلاتهم ، أو إلزام أحد
الأقارب الذكور للحفاظ ماليا قريباتهم عندما يكون لديهم بلا زوج أو الأب ،
أو أنها موجودة ولكن لا يمكن أن توفر بشكل كاف. بالإضافة إلى ذلك، دولة
الخلافة يدعم ماليا النساء الضعيفات الذين ليس لديهم أي شخص لضمان أمنهم
الاقتصادي مثل الأرامل الفقراء ، وفقا لكلام الله ( سبحانه وتعالى ) ،
(
( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار
والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) )
" ... يجب
على والد الطفل على تحمل كلفة الغذاء والكساء الأم على أساس معقول . لا
يجوز لأي شخص لديهم العبء عليه أكبر مما كان يمكن تحمله. يجب أن يعالج أي
الأم ظلما على حساب طفلها، ولا الأب على حساب من ولده . و على وريث (
والده) واجب مثل من أن (الذي كان لزاما على الأب) " . [ TMQ سورة البقرة :
233 ]
وبالاضافة الى ذلك ، والمرأة في نظر الإسلام لها دور حرجة للغاية
مثل الأمهات اللواتي يلدن ل وتثقيف جيل المستقبل . في أيدي النساء ستتشكل
أفضل جيل أو khairu الأمة أن الله ( سبحانه وتعالى ) قد ذكر في القرآن
الكريم،
( ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن
المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منه المؤمنون
وأكثرهم الفاسقون ) )
"أنتم خير أمة أنتجت [ كمثال ] للبشرية. كنت توجب
ما هو حق و النهي عن الخطأ و يؤمنون بالله . إلا إذا كان أهل الكتاب قد
يعتقد ، أنه كان من الأفضل بالنسبة لهم. ومن بين هؤلاء المؤمنين ، ولكن
معظمهم من العصاة بتحد " . [ TMQ علي عمران: 110 ]
هذه الأمة بحاجة
ماسة إلى القائد الذي سيجلب لهم للخروج من الظلمات إلى النور . و نحن بحاجة
الأمهات الذين سوف تولد تلك القادة العظام . فإن الملايين من الأمهات
اليوم الذين يواجهون الاستغلال الاقتصادي في جميع أنحاء العالم مسلم يكون
قصة مختلفة تماما تحت ظلال الخلافة وهو نظام موثوق للغاية أن لديه نهج
اجتازت اختبار الزمن في التعامل مع الفقر ، وخلق أجيال رائعة من الشباب ، و
الحفاظ على شرف النساء.
terima kasih